Al-Fikr’s Heart Expression

Di tengah gelombang apatisme politik sebagian kalangan masyarakat menjelang pemilu legislatif, kita semakin dibuat ‘geli’ dengan munculnya berita-berita mengenai pemilih fiktif, anggota TNI aktif yang masuk ke dalam DPT, munculnya nama anak umur 6 tahun di antara nama para pemilih dewasa, dan sekian kasus menggelikan lainnya. Sudah terlalu lelah kita untuk mengeluh, karenanya kita boleh sedikit tertawa melihat dan menyaksikan carut-marut ini agar –mudah-mudahan- ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik.

Sangat mudah bagi kita untuk menuduh bahwa ada ‘permainan’ di balik itu semua, tetapi terlepas dari tuduhan standar itu, marilah kita sama-sama sadari bahwa memang sistem informasi kependudukan di negeri ini relatif masih lemah dan rentan ‘human error’ baik yang disengaja maupun tidak .

Dari kelemahan sistemik ini saja, kita pun patut tertawa jika banyak partai politik berani menjanjikan harga BBM yang murah, pendidikan murah bahkan gratis, sembako murah, peningkatan taraf hidup keluarga miskin, pelayanan kesehatan terbaik yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat, dan sekian banyak janji-janji aduhai lainnya. Semua itu, menurut para pejabat politik negeri ini adalah untuk RAKYAT. Pertanyaan sederhananya adalah: rakyat yang mana, keluarga miskin yang mana? Padahal aparat pemerintahan sendiri masih kebingungan dalam mendata rakyat yang layak mencontreng kertas suara saat Pemilu nanti. Itu baru satu aspek, yakni “layak memilih”, bagaimana jika ditambah dengan aspek “mana yang benar-benar miskin atau pura-pura miskin”, “mana yang anak yatim”, “mana anak cerdas yang patut mendapat beasiswa”, “mana orang yang beneran kaya atau pura-pura kaya”, “mana yang asli Jawa atau Sunda”? Apa ga kelimpungan tuh? Sudah sanggupkah kita? Hihihi, tampaknya tidak berlebihan jika saya menjawab : belum.

Kalau mendata rakyat untuk mencontreng kertas Pemilu saja masih kalang kabut, bagaimana mungkin kita dapat menyediakan mata rantai yang efektif dan efisien untuk mendistribusikan hasil janji-janji manis itu secara tepat sasaran dan menjunjung tinggi keadilan sampai ke telapak tangan yang benar-benar membutuhkan? Bagaimana mungkin kita bisa meneladani komitmen pelayanan Umar bin Khattab ketika beliau memanggul gandum untuk diberikan ke seorang perempuan dan anaknya yang sedang kelaparan? Hmm…

Sejauh pengamatan saya, semua parpol mengumbar janji-janji yang hampir senada satu sama lain : terkesan normatif dan/atau masih berkutat di seputar sembako murah, pendidikan murah, lapangan kerja terbuka luas, dan kesehatan yang murah serta terjangkau. Namun, saya belum menemukan ada parpol yang secara gamblang memiliki program spesifik seperti “memperbaiki pelaksanaan sistem kependudukan di Indonesia berbasis Teknologi Informasi secara terpusat serta terpelihara secara jujur dan profesional” (wahai pembaca, kasih tau ya kalau ada!^^).

Kita seyogyanya berbaik sangka bahwa para kader parpol beritikad baik dan benar-benar melaksanakan janji-janji manis itu. Anggaplah akses ke pelayanan kesehatan gratis bertambah banyak sebesar 100%, tetapi janganlah heran kalau masih saja ada warga negeri kita Indonesia ini yang ditolak mentah-mentah untuk mendapatkan pelayanaan gratis itu hanya karena dirinya tidak memiliki KTP yang menjadi syarat penerbitan surat keterangan miskin. Si warga mengeluh : “Mahal banget sih biaya bikin KTP nya ”

Jadi, mari kita dukung para caleg dan parpol yang mau memprioritaskan program perbaikan sistem informasi kependudukan; sebuah program yang cenderung tidak sepopuler sembako dan BBM murah, hehe. Dengan begitu, kita pun bisa yakin bahwa penduduk Indonesia saat ini masih dua ratus jutaan, bukan empat ratus jutaan . ^_^V